JAKARTA, - Kementerian Perdagangan Kemendag gencar melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara sepanjang tahun 2020. Tujuannya meningkatkan volume dagang Indonesia di pasar global. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo Jokowi pada akhir tahun lalu, yang meminta jajaran menterinya untuk segera merampungkan berbagai perjanjian dagang di tahun 2020. Dalam kesempatan lain, Jokowi bilang, kerja sama menjadi satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh setiap negara untuk meningkatkan perekonomian, khususnya di masa pandemi saat ini. Kerja sama dagang diyakini dapat mempercepat pemulihan ekonomi akibat pandemi."Di masa sulit ini, kerja sama adalah satu-satunya jalan yang harus kita tempuh," kata Jokowi dalam KTT dua tahunan ke-2 ASEAN-Australia, dikutip dari siaran persnya, Sabtu 14/11/2020. Alhasil pada tahun 2020 setidaknya ada 7 capaian yang dilakukan Kemendag dalam bidang kerja sama perdagangan internasional. Tahun ini, ada perjanjian dagang yang mulai diimplementasikan, ada pula yang tengah diratifikasi, serta ada yang baru saja diteken. Sebanyak 3 kesepakatan mulai berlaku pada 2020, yakni ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement AHKFTA dan ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement AHKIA pada 4 Juli 2020. Baca juga IHSG Dibayangi Aksi Profit Taking, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini Serta Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA pada 5 Juli 2020. Di sisi lain, ada Protocol to Amend ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership AJCEP dan Perdagangan Preferensial Indonesia-Mozambik IM-PTA yang telah diputuskan untuk diratifikasi dengan Peraturan Presiden Perpres. Serta ada Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement IK-CEPA dan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP yang baru-baru ini ditandatangani oleh Indonesia. AHKFTA dan AHKIA AHKFTA adalah perjanjian perdagangan bebas yang disepakati seluruh negara anggota ASEAN dan Hong Kong. Cakupannya meliputi akses pasar, fasilitasi perdagangan barang dan jasa, hingga aturan untuk meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan di wilayah tersebut. Adapun komoditas Indonesia yang berpeluang untuk di ekspor ke Hong Kong, antara lain perhiasan, batu bara, emas, peralatan komunikasi, elektronik, sarang burung walet, dan produk tembakau. Kemendag menyatakan, berdasarkan kajian, implementasi AHKFTA serta pembenahan daya saing dan kualitas produk ekspor Indonesia di pasar Hong Kong, diperkirakan dapat meningkatkan ekspor sebesar 6,7 persen per tahun dan impor 6,5 persen per tahun. Sementara AHKIA merupakan perjanjian antara negara-negara ASEAN dengan Hong Kong khusus terkait investasi. Perjanjiannya dibuat terpisah meski dirundingkan bersamaan AHKFTA, lantaran Hong Kong harus mendapatkan persetujuan dari China untuk perjanjian di bidang investasi. Baca juga Bizhare Targetkan Gaet 300 UKM pada 2021 AHKIA diyakini bakal memperdalam dan memperluas keterkaitan ekonomi diantara para pihak, meningkatkan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan ekspor, dan membuka peluang pasar yang lebih besar bagi negara anggota ASEAN melalui pemanfaatan Hong Kong sebagai 'hub for trade'. Perjanjian AHKIA diharapkan akan membawa dampak yang positif terhadap peningkatan komitmen dan realisasi penanaman modal asal Hong Kong ke Indonesia. Persetujuan tersebut akan memberikan kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan setara kepada investor dari kedua pihak dalam kegiatan penanaman modal. IA-CEPA Perjanjian IA-CEPA mencakup perdagangan barang dan jasa, penanaman modal, dan kerja sama ekonomi. Kemendag menilai ada berbagai manfaat dari kerja sama ini pada perekonomian Indonesia. Pertama IA-CEPA memberikan kemudahan dalam hal tarif bea masuk, di mana Australia mengeliminasi 100 persen atau pos tarifnya menjadi 0 persen, sedangkan Indonesia mengeliminasi 94,6 persen dari seluruh total pos tarif. Sementara dalam hal perdagangan jasa, IA-CEPA memfasilitasi perpindahan orang perseorangan juga pengakuan atas jasa-jasa profesional Indonesia. Kedua, mendorong masuknya investasi Australia yang bersifat jangka panjang ke Indonesia. Ketiga, mendapatkan program-program kerja sama ekonomi yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih ahli, terampil, dan sesuai kebutuhan industri. Keempat, pembentukan economic powerhouse, yang merupakan kolaborasi antara Indonesia-Australia dengan memanfaatkan keunggulan negara masing-masing untuk menyasar pasar di kawasan atau di negara ketiga. Seperti, pada industri makanan olahan berbahan dasar daging yang didatangkan dari Australia dan diolah di Indonesia untuk tujuan Timur Tengah. Baca juga Menaker Minta Dispensasi Penyaluran Subsidi Gaji hingga Januari 2021 Protocol to Amend AJCEP Pemerintah telah mendapat persetujuan dari DPR RI terkait perubahan kerja sama perdagangan Indonesia dalam ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership AJCEP. Perjanjian ini akan diratifikasi dalam bentuk Perpres. AJCEP sudah berlaku sejak 2008 dengan hanya mencakup isu perdagangan. Kemudian di 2019 negara-negara ASEAN sepakat melakukan perubahan dengan menambah tiga bab, mencakup perdagangan jasa, investasi, dan pergerakan orang movement of natural persons/MNP. Implementasi bab-bab baru itu sudah mulai berlaku sejak 1 Agustus 2020 seiring dengan rampungnya ratifikasi oleh Singapura, Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Jepang. Sementara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja masih dalam proses ratifikasi. Implementasi protokol ini diyakini bakal membuka berbagai peluang bagi sektor jasa potensial Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang. Lantaran Jepang membuka 12 sektor jasa dengan 147 subsektor dan Indonesia membuka 11 sektor jasa dengan 48 subsektor. Implementasi protokol juga diproyeksikan akan meningkatkan ekspor sektor jasa Indonesia ke Jepang menjadi 729,3 juta dollar AS pada 2022 dan 891,9 juta dollar AS pada 2025. Di samping itu, protokol ini akan turut membuka kesempatan yang lebih besar bagi masuknya investasi baru dari Jepang ke Indonesia. Diperkirakan nilai investasi Jepang ke Indonesia akan meningkat 3-5 persen hingga 2024 dengan total nilai investasi sebesar 6,25 miliar dollar AS. Baca juga Luhut Ajak Sandiaga Uno dan Trenggono Jaga Terumbu Karang di Indonesia Perdagangan Preferensial Indonesia-Mozambik IM-PTA Perjanjian yang akan diratifikasi dalam bentuk Perpres ini, bertujuan untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia melalui Mozambik, yang diharapkan dapat menjadi hub ekspor Indonesia untuk menembus kawasan Afrika bagian selatan dan timur. Melalui IM-PTA, Mozambik memberikan penurunan tarif bea masuk untuk 217 produk Indonesia, di antaranya minyak sawit, produk karet, kertas, tekstil dan produk tekstil, furnitur, kendaraan bermotor, produk perikanan, obat dan peralatan medis, rempah-rempah, kopi, teh, serta makanan dan minuman olahan lainnya. Sedangkan Indonesia memberikan penurunan tarif untuk 242 produk kepada Mozambik, diantaranya kapas, kacang-kacangan, biji bunga matahari, bijih alumunium, kopi, produk perikanan, serta sayur dan buah-buahan. Dalam lima tahun ke depan, IM-PTA diproyeksikan akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Mozambik dari 129,71 juta dollar AS pada 2019, menjadi 257 juta dollar pada 2025. Indonesia diproyeksikan akan menikmati surplus sebesar 177 juta dollar produk ekspor utama Indonesia ke Mozambik yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan ekspor signifikan yaitu minyak kelapa sawit, sabun, asam lemak untuk industri, dan bahan aktif permukaan organik organic surface-active preparations. IK-CEPA Perjanjian IK-CEPA telah ditandatangani oleh Indonesia dan Korea Selatan pada 18 Desember 2020. Namun perjanjian ini masih perlu proses ratifikasi sebelum akhirnya diberlakukan. IK-CEPA mencakup perdagangan barang yang meliputi elemen penurunan/penghapusan tarif, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, dan trade remedies. Kemudian perdagangan jasa, investasi, kerja sama ekonomi, serta pengaturan kelembagaan. Dalam IK-CEPA Korsel akan mengeliminasi hingga 95,54 persen pos tarifnya, sementara Indonesia akan mengeliminasi hingga 92,06 persen pos tarif. Pada perdagangan barang, beberapa produk Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi oleh Korsel adalah bahan baku minyak pelumas, stearic acid, t-shirts, blockboard, buah-buahan kering, dan rumput laut. Sementara Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk beberapa produk seperti gear box of vehicles, ball bearings. dan paving, hearth or wall tiles, unglazed. Jika dilihat dari nilai impor, Korsel akan mengeliminasi tarif untuk 97,3 persen impornya dari Indonesia. Sementara Indonesia akan mengeliminasi tarif untuk 94 persen impornya dari Korsel. Pada perdagangan jasa, Indonesia dan Korsel berkomitmen membuka lebih dari 100 subsektor, meningkatkan integrasi beberapa sektor jasa di masa depan antara lain pada sektor konstruksi, layanan pos dan kurir, franchise, hingga layanan terkait komputer. Serta berkomitmen memfasilitasi pergerakan intra-corporate transferees ICTs, business visitors BVs, dan independent professionals IPs. Baca juga BPK Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp Triliun RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP merupakan perjanjian terbesar di dunia yang ditandatangani pada 15 November 2020 lalu. Perjanjian ini masih perlu proses ratifikasi sebelum akhirnya diberlakukan. Perjanjian terdiri dari 10 negara ASEAN yakni Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Serta lima negara mitranya yakni China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian dagang menjadi terbesar karena secara global mencakup 30,2 persen Produk Domestik Bruto PDB, 29,8 persen investasi asing langsung FDI, 29,6 persen penduduk. dan 27,4 persen perdagangan dunia. Kemendag menyatakan ada beragam manfaat yang bisa di dapat Indonesia dari perjanjian tersebut. Diantaranya, para pelaku usaha nasional hanya perlu menggunakan satu macam surat keterangan asal SKA untuk bisa mengekspor produknya ke seluruh negara anggota RCEP. Kemudian, untuk produk yang sama, sepanjang memenuhi origin kriteria yang diatur dalam RCEP, pengusaha Indonesia cukup mengantongi SKA RCEP untuk mengekspor satu produk ke semua negara RCEP. Sehingga ketika mengekspor produk ke negara-negara RCEP, eksportir tidak perlu lagi menggunakan SKA yang berbeda-beda sesuai barang dan negara tujuannya. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan optimal, maka kinerja ekspor Indonesia ke pasar global akan terkerek. Adapun manfaat lainnya yakni spill-over effect. Dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang dimiliki anggota RCEP dengan anggota non-RCEP, produk Indonesia juga dapat mengambil kesempatan untuk memanfaatkan skema preferensi ke negara-negara non-RCEP. Baca juga Digitalisasi Pasar Rakyat, Kemendag gandeng Tokopedia Target Perjanjian Dagang dengan AS Perjanjian dagang Indonesia pada tahun ini memang sebagian besar berfokus pada perdagangan di kawasan regional. Meski demikian, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kesepakatan dagang dengan negara adidaya Amerika Serikat AS. Tahun ini pemerintah AS akhirnya memutuskan memperpanjang fasilitas Generalized System of Preferences GSP atau fasilitas bea masuk terhadap produk impor asal Indonesia. Setelah mendapat perpanjangan GSP, Indonesia pun ingin menaikkan status perdagangan dengan AS menjadi Limited Trade Deal LTD. Tujuannya untuk meningkatkan volume perdagangan hingga 60 miliar dollar AS pada 2024 dari saat ini yang sebesar 29 miliar dollar AS. LTD merupakan kesepakatan perdagangan secara terbatas yang diberikan pemerintah AS pada negara tertentu. Sederhananya, skema ini bisa menurunkan bahkan membebaskan tarif secara permanen bagi negara yang sudah ada di dalam kerja sama GSP. Upaya negosiasi dengan AS untuk naik status ke LTD dilakukan pemerintah dengan para menteri bertolak ke Negeri Paman Sam tersebut awal November 2020 lalu. Kunjungan ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kedepan pemerintah akan fokus pada skema 5+7+5 untuk meningkatkan perdagangan ke AS. Terdiri dari 5 produk utama, mencakup apparel atau pakaian, produk karet, alas kaki, elektronik, dan furniture. Lalu 7 produk potensial mencakup produk kayu, travel goods, produk kimia lainnya, perhiasan, mainan, rambut artifisial, dan produk kertas. Serta 5 produk strategis mencakup produk mesin, produk plastik, suku cadang otomotif, alat optik dan medis, serta produk kimia organik. Baca juga Ini Penyebab Terjadinya Penumpukan Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Indonesia Harus Manfaatkan Peluang dari Perjanjian Dagang Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan peluang dari setiap perjanjian yang telah di teken, sehingga tidak malah membuat Indonesia jadi pasar bagi negara lain. Hal tersebut sekaligus merespons penunjukkan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan Mendag oleh Presiden Jokowi, menggantikan posisi Agus Suparmanto. Ia mengatakan, perjanjian perdagangan bebas sangat berpotensi meningkatkan laju impor, oleh sebab itu Indonesia harus bisa menyeimbanginya dengan mendapatkan setiap peluang yang ada di perdagangan global. "Mendag yang sekarang perlu bisa memanfaatkan peluang-peluang kerja sama internasional, agar tidak justru malah jadi pasar di tengah Indonesia banyak ikut liberalisasi, ini kan sayang kalau tidak dimanfaatkan peluangnya," jelas Ahmad kepada Selasa 22/12/2020. Di sisi lain, Kemendag juga perlu menyosialisasikan berbagai perjanjian dagang yang sudah dirampungkan dan dijalankan kepada para pelaku usaha, khususnya eksportir. Sehingga, manfaat dari setiap perjanjian itu bisa optimal dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sejalan dengan banyaknya perjanjian dagang yang di teken, pemerintah pun harus mampu menjaga konsumen dan produsen dalam negeri dari gempuran barang impor. Hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kebijakan nontarif, yakni pengaturan standar dan kualitas barang impor yang masuk ke Indonesia. Sehingga, dipastikan barang yang masuk aman bagi konsumen, tapi sekaligus jadi upaya membatasi masuknya barang impor secara berlebihan. "Mungkin kebijakan ini bisa dimulai, bagaimana Kemendag harus koordinasi dengan kementerian teknis lainnya untuk sama-sama lindungi produsen dalam negeri atau kendalikan impor secara berlebihan," kata Ahmad. Baca juga Bank Mandiri Bakal Gelontorkan Kredit ke Petani Mitra PLN Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Berikutini yang bukan fungsi pers pada era reformasi yaitu. answer choices . Setia kepada kode etik jurnalistik Menyerukan agar Negara bebas KKN. Tags: Question 12 . SURVEY . 30 seconds . Report an issue . Q. Secara umum pemanfaatan media Massa dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kedudukan yang penting dan strategis, maka

KATADATA - Menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA, pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi terkait peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pendalaman pasar atau financial deepening. Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi ketimpangan tenaga kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi, pengusaha sulit menyediakan tambahan biaya untuk memberi keterampilan ketika biaya logistik juga besar. Karena itu, peningkatan keterampilan merupakan kewajiban masing-masing pekerja. Baca juga Harmonisasi Aturan Jadi Kendala Pasar Modal Hadapi MEA.Upaya yang bisa dilakukan perusahaan hanya dalam bentuk Corporate Social Responibility CSR. “Sebenarnya yang bertanggung jawab karyawan sendiri,” kata Sofyan dalam acara “Akhiri Ketimpangan untuk Indonesia” di Djakarta Theater, Jakarta, Selasa, 8 Desember itu, untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, pemerintahlah yang berwajib menarik investor untuk menyediakan lapangan kerja. Untuk itu, Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pemerintah memberikan berbagai macam insentif bagi perusahaan padat karya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Baca pula JK Empat Kelemahan Indonesia Hadapi Pasar Bebas.Insentif itu, dia memberi contoh, di antaranya dengan mengurangi pajak atau tax allowance, melonggarkan Pajak Penghasilan PPh 21 untuk karyawan, fasilitas pembiayaan untuk industri padat karya, dan Kredit Usaha Rakyat. Ada pula penetapan upah minimum berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesemuanya telah masuk dalam paket kebijakan ekonomi pertama hingga ketujuh. Walau banyak insentif, Lukita mengakui dampaknya tidak akan signifikan mengurangi ketimpangan tenaga kerja. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah mengarah pada peningkatan kesejahteraan pekerja. Apalagi, peningkatan kualitas begitu penting dalam menghadapi persaingan dengan pekerja asing menjelang MEA. Untuk itu, ia mengaku instansinya tengah mengkaji kebijakan untuk meningkatkan keterampilan itu, akan disediakan pembiayaan bagi masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dengan membuka usaha sendiri. Sayangnya, saat ini hanya 30 persen masyarakat yang memiliki akses pembiayaan. Karena itu, pemerintah akan berdiskusi dengan Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk pendalaman pasar. Salah satu kebijakan yang sudah ditetapkan yakni sertifikasi tanah bagi Pedagang Kaki Lima agar asetnya bisa dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan.“Ke depan, kami akan mengarah untuk meningkatkan keterampilan pekerja dan finansial inklusion. Ini akan kami masukan dalam paket kebijakan selanjutnya,” tutur dia. Pembahasan kebijakan ini sudah mendesak dalam menghadapai persaingan dengan dunia internasional. Lihat pula Menteri Perdagangan Indonesia Perlu Manfaatkan TPP dan Renminbi.Menjelang MEA tahun depan, Indonesia membatasi jenis lapangan kerja yang terbuka bagi pegawai asing. Namun, ke depannya, Indonesia akan membuka seluruhnya. Di sinilah pentingnya perbaikan keterampilan dan pendalaman pasar untuk meningkatkan daya saing pekerja Dunia mencatat, pemberi kerja mulai mencari pekerja dengan tingkat keterampilan yang tinggi. Kebutuhan pekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas meningkat dari 22 persen menjadi 35 persen pada 2013. Di saat kebutuhan keterampilan meningkat, justru hanya lima persen perusahaan yang menyediakan pelatihan bagi karyawan. Lead Economist Bank Dunia Vivi Alatas menyatakan ketimpangan tenaga kerja ini dimulai sejak anak-anak Indonesia lahir. Mereka tidak mendapatkan akses sanitasi, kesehatan, dan pendidikan yang baik, terutama di Indonesia Wilayah Timur. Sanitas yang minim membuat perkembangan otak anak menurun, lebih-lebih karena makanannya juga tidak mencukupi kebutuhan. Begitu juga dengan kualitas dan sarana pendidikan yang minim membuat kemampuan pelajar rendah. Akhirnya, saat ini sebesar 54 persen pekerja Indonesia masuk dalam sektor informal yang akan mendapatkan upah rendah dengan kerja lebih keras. Kurangnya investasi infrastruktur dan buruknya iklim investasi menghalangi terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak dan baik. Investasi infrastruktur kolaps saat krisis keuangan Asia dan belum pulih sepenuhnya. Vivi mencatat total investasi infrastruktur per tahun turun rata-rata tujuh persen pada 1995-1997. Kemudian hanya tiga sampai empat persen terhadap produk domestik bruto PDB.“Infrastruktur harus diperbaiki di tingkat provinsi agar anak-anak di pelosok memiliki kesempatan yang sama pada awal hidup mereka. Yakni melalui layanan kesehatan dan pendidikan. Ketika mereka bekerja, harus disediakan pelatihan agar tidak terperangkap dalam pkerjaan upah rendah tanpa peluang mobilitas,” ujar Vivi.

Perdaganganbebas memungkinkan suatu negara melakukan ekspor dan impor tanpa adanya pembatasan. Hambatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang bisa memengaruhi arus lalu lintas barang dan jasa yang diperdagangkan. Era perdagangan bebas sangat memengaruhi kegiatan perdagangan di Indonesia.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. PENDAHULUANIndonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang beranekaragam budaya dan juga menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Disetiap daerah memiiki ciri khasnya masing-masing inilah yang menjadikan Indonesia menjadi negara yang memiliki beranekaragam penduduk antar sensus Supas 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan. [1] Sehingga Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Data tersebut mengacu kepada The Spectator Index.[2] Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% dari total populasi. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan pertumbuhan ekonomi terlambat sejak tahun 2015 silam. Realisasi pertumbuhan ekonomi jauh meleset dari target pemerintah dalam APBN 2019 sebesar 5,3%.[3] Melambatnya pertumbuhan tersebut terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, salahsatunya pengaruh dari perdagangan bebas yakni perang dagang antara Amerika dan Sumber daya alam yang melimpah akan mendorong suatu negara menjadi negara maju apabila disertai dengan berkualitasnya sumberdaya manusia, apalagi Indonesia saat ini memiliki jumlah usia produktif sangat besar. Tetapi Indonesia saat ini masih belum bisa menjadi Negara maju, karena terdapat hambatan dan permasalahan yang ada di Indonesia salahsatunya SDM. Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak hal yang dapat diperoleh bagi suatu Negara. Hal yang baik ataupun sebaliknya, saat ini Indonesia belum menjadi pemain atau produsen dalam perdagangan bebas melainkan mayoritas menjadi konsumen. Sepertihalnya saja impor laptop pada tahun 2018 yang menyebabkan defisit neraca perdagangan. Selain itu masih banyak barang atau komoditas yang import ke impor ke suatu Negara akan tidak baik melainkan harus diimbangi dengan ekspor karena akan ketergantungan. Disisi lain ekspor yang dilakukan Indonesia mayoritas bahan mentah,[4] bahkan ada beberapa barang ketika sudah menjadi barang jadi masuk lagi Indonesia impor barang jadi yang mana harganya sangat berbeda jauh ketika menjual dan membeli kembali sudah jadi. Kegiatan impor tersebut menjelaskan bahwa kita hanya menjadi konsumen Negara lain. Hal ini kurang baik, karena pendapatan Indonesia tidak akan meningkat dalam jumlah yang besar jika terus hanya menjadi konsumen saja impor dan tidak akan menjadi pemain dalam perdagangan bebas. 1 2 3 Lihat Money Selengkapnya

Setidaknyamanfaat perdagangan bebas bagi negara Indonesia berikut ini dapat membuka wawasan kita bagaimana seharusnya menyikapinya. 1. Kegiatan Ekspor Meningkat Perdagangan bebas memungkinkan perusahaan atau perseorangan melakukan perdagangan antar negara dengan sedikit atau bahkan sama sekali tanpa hambatan.

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Indonesia menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas yang biasa disebut dengan World Trade Organization WTO hal tersebut menajikan Indonesia harus siap menghadapi perdangan bebas. Perdagangan bebas merupakan suatu jalur lalu lintas perdagangan antara negara-negara diseluruh dunia yang melakukan perdagangan tanpa adanya suatu hambatan apapun seperti pajak ekspor dan impor. Penerapan perdagangan bebas dinilai sangat menguntungkan bagi tiap-tiap negara yang saling bekerjasama hal tersebut dikarenakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga dapat meningkat kualitas produk bagi suatu negara melakukan perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini bertujuan untuk memperluas jalur perdagangan di seluruh penjuru dunia selain itu juga dapat mensejahterakan masyarakat di suatu merupakan salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas Indonesia berada pada wilayah Indonesia bagian barat yang berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura yaitu Kota Batam. Batam merupakan sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan yang pesat. Perdagangan bebas di Batam diberlakukan sejak tahun 2007, Batam ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang diberlakukan untuk jangka waktu 70 tahun. Peraturan perdagangan bebas Batam diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kawasan yang menerapkan perdagangan bebas menjadikan barang-barang dari luar negeri mendapatkan kebebasan masuk dan tidak dikenakan tarif pajak impor maupun ekspor dan menjadikan barang-barang tersebut mempunyai harga yang lebih ringan atau murah. Dengan berlakunya penerapan perdagangan bebas tersebut menjadikan Batam sebagai kota bisnis yang sangat menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha kawasan perdagangan bebas di Indonesia dianggap menguntungkan bagi negara Indonesia sendiri dikarenakan dapat meningkatkan jalur lalu lintas perdagangan Internasional, meningkatkan devisa negara dan juga dianggap dapat mensejahterakan masyarakat. Salah satu negara yang melakukan ekspor impor dengan negara Indonesia adalah China. Badan Pusat Statistik BPS mengatakan bahwa negara china merupakan negara yang menjadi mitra perdangan utama di impor negara Indonesia dengan china mencapai 28,94%. Selain china, juga terdapat beberapa negara yang melakukan ekspor impor dengan Indonesia yaitu Taiwan, Jerman dan Korea. Perdagangan bebas masuk dalam kategori globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan menyatukan kegiatan mengenai kegiatan konsumsi, ekonomi produksi dan investasi antar negara yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Perjanjian Indonesia dengan WTO menimbulkan adanya masalah non tarif, dan masalah non tarif tersebut menyebabkan semakin berkembangnya barang impor dan mudahnya proses barang luar negeri masuk dalam wilayah pasar dalam negeri. Selain itu dengan diterapkannya sistem liberalisasi perjanjian WTO tesebut mampu meningkatkan produk ataupun sumber daya manusia dan yang positif dan negatif pasar bebas terhadap globaliasi di Indonesia 1 2 Lihat Pendidikan Selengkapnya BangsaIndonesia diingatkan agar jangan hanya menjadi penonton di era perdagangan bebas ASEAN yang realisasinya tinggal beberapa tahun lagi. Pengusaha. Bangsa Indonesia diingatkan agar jangan hanya menjadi penonton di era perdagangan bebas ASEAN yang realisasinya tinggal beberapa tahun lagi. Pengusaha. Selasa, 7 September 2021;

Ilustrasi Apabila perdagangan bebas dunia diberlakukan di Indonesia akibatnya adalah, sumber foto Andy Li by perdagangan bebas dunia diberlakukan di Indonesia akibatnya adalah produsen lokal harus mampu bersaing dan memperbaiki kualitas produk. Hal ini sangat wajar karena produsen global umumnya memiliki daya saing yang tinggi dalam berbagai aspek. Seperti yang diketahui, perdagangan bebas dapat terjadi karena adanya globalisasi. Globalisasi berdampak besar pada berbagai lini kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, hal ini juga menimbulkan perdagangan bebas atau yang akrab disebut dengan pasar bebas. Secara umum, pasar bebas adalah salah satu wujud kerja sama antara negara maju maupun berkembang dalam rangka meningkatkan roda aktivitas perdagangan. Pastinya, ada banyak akibat yang ditimbulkan dari adanya aktivitas perdagangan bebas. Apa saja? Ketahui informasi lengkapnya di artikel Perdagangan BebasPerdagangan bebas merupakan suatu bentuk pasar yang tidak terikat dengan bentuk kebijakan ekonomi tertentu dalam melakukan kegiatan jual-beli. Jadi, setiap pihak bebas melakukan aktivitas perdagangan dan bebas menentukan kebijakan apa yang ingin Apabila perdagangan bebas dunia diberlakukan di Indonesia akibatnya adalah, sumber foto Chuttersnap by akarnya dari globalisasi, maka tidak heran jika perdagangan bebas menghapus sekat-sekat batasan ekonomi antarnegara. Mengutip buku Pasti Bisa Geografi untuk SMA/MA Kelas XII 2019, Adam Smith selaku Bapak Ekonomi dunia berpendapat bahwa pasar bebas adalah suatu sistem yang berisi aneka ragam kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi yang diserahkan sepenuhnya pada aturan pasar tanpa campur tangan pemerintah ataupun pihak Positif Perdagangan BebasAda beberapa dampak positif dari adanya perdagangan bebas, di antaranya sebagai berikutMemacu produsen dalam negeri untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produkPeluang investasi dari investor luar negeri semakin terbuka lebarPeluang ekspor bagi para pelaku bisnis lokal semakin terbuka lebarKebutuhan Negara menjadi Negara semakin lapangan kerja dan mengurangi Negatif Perdagangan BebasSelain menimbulkan dampak positif, rupanya perdagangan bebas juga menimbulkan dampak negatif, di antaranya sebagai berikutPola konsumtif masyarakat semakin banyaknya produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan menyempitkan eksistensi produk-produk kepada negara maju semakin persaingan yang tidak seimbang antara negara maju dengan negara pertumbuhan industri dalam negeri akibat produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk luar ekspor melemah, maka pendapatan negara perdagangan bebas di Indonesia menimbulkan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi Indonesia, sehingga harus disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah, para pelaku ekonomi, maupun masyarakat luas. DLA

^{terjawabEra perdagangan bebas dari pekerja indonesia akan menjadi berkah apabila..? A. Mampu berbahasa asing B. Mampu menjalin kerja sama dengan pengusaha lain C. Memiliki kompetensi yang berstandar nasional dan internasional D. Mampu menjual dagangan dengan murah E. Mampu mandiri dalam segala bidang 1 Lihat jawaban Iklan aiyuudesu Jawaban: C}

JAKARTA - Laporan oleh badan federal bipartisan menunjukkan perjanjian perdagangan bebas Amerika Serikat yang dicapai selama tiga setengah dekade terakhir dinilai berdampak kecil tetapi positif pada ekonomi terbesar dunia Perdagangan Internasional mengatakan pakta perdagangan yang ditandatangani sejak 1984 meningkatkan produk domestik bruto sebesar US$88,8 miliar, atau 0,5 persen, dan menambahkan pekerjaan setara penuh pekerjaan tidak terdistribusi secara merata, dengan peningkatan terbesar terlihat untuk laki-laki berpendidikan perguruan tinggi."Sementara perjanjian perdagangan bebas membantu menyamakan kedudukan ketika pasar lain kurang terbuka dibandingkan AS," tulis komisi itu dalam laporannya, dilansir Bloomberg, Rabu 30/6/2021. Kritikus mengatakan kesepakatan sering kali menguntungkan kepentingan perusahaan multinasional dengan mengorbankan pekerja AS, misalnya, dengan mempromosikan perdagangan liberalisasi dan perlindungan investor sementara gagal melindungi hak-hak pekerja dan lingkungan secara Biden telah berjanji bahwa kebijakan perdagangannya akan fokus pada pekerja dan kelas menengah saat negara tersebut pulih dari pandemi JugaPeneliti China Sarankan AS Pangkas Tarif Dagang untuk Tekan InflasiEkonomi Vietnam Tumbuh 5,6 Persen pada Semester I/2021Studi tersebut meneliti dampak ekonomi hanya dari perjanjian perdagangan yang disahkan oleh Kongres, termasuk di bawah apa yang disebut Otoritas Jalur Cepat sebelum 2002 dan yang dibuat di bawah Otoritas Promosi Perdagangan sejak tahun antara AS, Kanada, dan Meksiko baru-baru ini masuk dalam cakupan analisis, tetapi mengecualikan kesepakatan parsial yang dicapai dengan China pada 2020, pakta 2019 dengan Jepang dan Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika, yang menyediakan sekitar tiga lusin negara-negara Afrika sub-Sahara akses bebas bea ke AS untuk sekitar Promosi Perdagangan, badan negosiasi jalur cepat yang didelegasikan kepada presiden AS oleh Kongres, akan berakhir pada Kamis pekan ini. Otoritas yang berdasar pada Undang-Undang Perdagangan 1974, biasanya diperbarui ketika para pemimpin ingin mengejar pakta-pakta tertentu. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Sumber Bloomberg Editor Hadijah Alaydrus Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

^{PerdaganganBebas dan Upaya Menghadapinya. By Anava - 14 January 2021. Saat ini kita tidak bisa lepas dari era globalisasi, salah satunya di bidang ekonomi. Bersamaan dengan era globalisasi, tercipta kerja sama antar negara untuk memenuhi kebutuhan distribusi barang dan jasa. Agar aliran barang, jasa, moneter, dan ekonomi antar negara lancar} Abstract Apakah pasar bebas mengharuskan negara membuka pasar sebebas-bebasnya untuk asing? Apakah pasar bebas menyebabkan defisit transaksi berjalan? Apakah liberalisasi ekonomi sama dengan menjual negara kepada pihak asing? Pertanyaan-pertanyaan seputar perdagangan bebas seperti di atas merupakan topik yang selalu hangat untuk didiskusikan oleh berbagai kalangan. Kontroversi dan mitos selalu mewarnai pembicaraan terkait perdagangan bebas, baik dalam lingkup ekonom maupun masyarakat awam. Opini dan fakta kerap sulit dibedakan kala membahas topik terkait. Untuk mengakhiri mitos yang telah lama menyebabkan perdebatan tanpa ujung, buku ini menyajikan fakta-fakta menarik dari perdagangan bebas, dengan menggunakan sudut pandang pembaca agar lebih mudah dipahami. Dalam buku ini, Donald J. Boudreaux menjelaskan bahwa semua pihak yang menjadi bagian dari perdagangan bebas akan memperoleh keuntungan. Misalnya dalam hal produksi, perdagangan bebas mendorong adanya peluang dan insentif serta mekanisasi dan inovasi untuk spesialisasi. Sehingga, ketakutan terhadap perdagangan bebas yang akan menyebabkan penyempitan lapangan kerja justru menjadi tidak beralasan. Pada akhirnya, baik proteksionisme maupun perdagangan bebas, kedua hal tersebut tidak menghilangkan atau menambah lapangan pekerjaan, namun hanya mengubah jenis pekerjaan. Jika pemahaman terkait perdagangan bebas layaknya yang ada dalam buku ini dipahami oleh berbagai kalangan, maka asumsi-asumsi, ketakutan, dan sentimen terhadap perdagangan bebas akan menjadi cerita masa lalu. .

7l3is8yinf.pages.dev/20

7l3is8yinf.pages.dev/140

7l3is8yinf.pages.dev/367

7l3is8yinf.pages.dev/215

7l3is8yinf.pages.dev/92

7l3is8yinf.pages.dev/134

7l3is8yinf.pages.dev/335

7l3is8yinf.pages.dev/50

7l3is8yinf.pages.dev/352

era perdagangan bebas bagi pekerja indonesia akan menjadi berkah apabila